Analisis Perbedaan Karakteristik Fraud Dalam Pelaporan Keuangan Antara Perusahaan dan Pemerintahan
PROPOSAL
OLEH :
RAFNITA DWI PUTRI
B1C1 08 040
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2010
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas impahan karunia dan rahmat-Nya yang memberikan kelapanga dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis yang memiliki keterbatasan dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “Analisis Perbedaan Karakteristik Fraud Dalam Pelaporan Keuangan Antara Perusahaan dan Pemerintahan” ,tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.
Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga proposal ini dapat terwujud yang mana tidak bisa penulis sebutkan satu persatu .
Akhirnya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua .Amin…
Kendari, Maret 2010
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara umum, akuntansi dipandang sebagai suatu aktivitas jasa . Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif dari suatu entitas ekonomi , terutama yang bersifat keuangan dengan tujuan agar dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi.Produk daalam akuntansi (keuangan) ini adalah laporan keuangan , yang merekam semua transaksi ekonomi yang terjadi dalam perusahaan pad suatu periode tertentu dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku . Transaksi-transaksi ekonomi didolumentasikan pada dokumen sumber , yamg selanjutnya dicatat dalam jurnal , ledger dan seterusnya sampai menjadi laporan keuangan .Mekanisme yang dipakai sangat sederhana , yaitu hanya menggunakan dua kata ‘ debit’ dan ‘kredit’ . Dari teknik-teknik yang dipakai, tidak terlihat sedikitpun bagaimana manusia bisa berbuat ‘curang’ pada siklus ini.
Dalam kajian auditing , yang merupakan bagian dari ruang lingkup kajian ilmu akuntansi , kita dijabarkan bagaimana memeriksa suatu siklus akuntansi yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan dengan fokus pada keefektifan system pengendalian internal suatu organisasi . Kasus-kasus yang dipelajari pada umumnya menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat salah kaji (misstatement), mengandung kesalahan (error) atau ketidaklaziman (irregularities), yang harus ditemukan oleh auditor dan selanjutnya akan dikaitkan dengan opini auditor . Literatur-literatur yang dirujuk juga membahas bagaimana dimungkinkannya laporan keuangan disajikan dengan tidak semestinya , baik karena kelemahan pengendalian internal , ketidaktepatan penerapan kebijakan akuntansi , maupun adanya permainan angka-angka akuntansi ( financial numbers game ).
Dalam teori akuntansi positif yang kita perolehn di bangku perkuliahan seperti sekarang ini , teori tersebut berusaha menjelaskan dan menguraikan apa dan bagaimana praktik akuntansi dilakukan berdasarkan pengalaman yang dapat diuji dengan fenomena empiric , sehingga lebih berhasil menjawab masalah praktik akuntansi yang terjadi . Penelitian positive accounting theory palig banyak dilakukan dengan pendekatan ‘ agency theory’ .Agency Theory menjelaskan hubungan principal-agent yang terjadi antara manajemen dan pemilik dimana pemilik sebagai ‘principal’ dan manajemen puncak sebagai ‘agent’, yang melakukan kontrak untuk menyelenggarakan suatu organisasi melalui pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan . Harapan pemilik tentunya agent dapat berusaha memaksimumkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemilik.
Top manajement yang bertindak sebagai agent akan berperilaku oportunis dan mengedepankan kepentingan pribadi yang berseberangan dengan kepentingan pemilik . Teori ini membidik adanya suatu konflik kepentingan antara keduanya, yang masing-masing didasari pada hasrat (desires) kebutuhan (need) dan preferensi(preference) yang berbeda . Potensi konflik kepentingan ini sering disebut Agency Problem ( problem keagenan ) salah satu yang menjadi pemicu ‘perilaku tidak jujur’.
Konflik kepentingan yang terjadi antara agent dengan principal menimbulkan situasi dimana agent dan principal memiliki tingkat informasi yang berbeda tentang perusahaan . Secara alamiah , agent sebagai pelaksana harian mempunyai informasi lebih banyak mengenai perusahaan . Ketidaksetaraan informasi ini dapat digunakan oleh agent untuk secara strategis memenuhi kepentingan pribadi , tanpa diketahui oleh principal .
Sehubungan dengan kepentingan yang berbeda satu sama lain , adalah sangat mungkin bila agent sebagai pengelola , menyajikan informasi yang tidak simetris kepada pemilik.Asymmetric information yang terjadi antara principal dengan agent akan melahirkan dua macam perilaku dari agent , yaitu hidden action (tindakan yang disembunyikan ) dan hidden information (informasi yang disembunyikan ).
Tindakan pemberian informasi yang asimetris ini dapat dilakukan melalui rekayasa transaksi atau bahkan dalam laporan keuangan.Disadari atau tidak laporan keuangan ternyata dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan kecurangan (fraud). Akibat dari adanya informasi yang tidak simetris tersebut , fraud tidak akan pernah tampak telah dilakukan oleh ‘agent’.
Sampai saat ini Defenisi yang berlaku atas fraud laporan keuangan di Indonesia sulit ditetapkan oleh regulator ,karena sampai saat ini profesi akuntansi pun tidak menggunakan istilah fraud dalam pernyataan profesionalnya. Istilah yang digunakan pada terminology ini adalah kesalahan (error) atau ketidaklaziman (irregulaties). Semua bentuk ‘error’ dan ‘irregulaties’ seringkali dianggap tuntas dengan melakukan penyesuaian (adjustment) atas Laporan Keuangan , padahal ‘error’ yang berulang dan ‘irregulaties’ yang material dapat menjurus pada tindakan ‘fraud’ yang dibungkus melalui rasionalisasi . Dalam beberapa literature akuntansi dinyatakan bahwa yang membedakan antara kecurangan (fraud) dengan kekeliruan (error) adalah masalah sengaja dan tidak sengaja. Manajemen seringkali berdalih bahwa ‘error’ adalah kesalahan manusia (human error) yang harus dimaafkan , sementara ‘irregulaties’ adalah sebagai upaya penyelamatan perusahaan .Alasan-alasan tersebut merupakan tindakan rasionalisasi yang sering terjadi untu menutup fraud laporan keuangan.
Berbagai skandal perusahaan-perusahaan besar terjadi di Amerika Serikat , Negara yang dianggap sebagai kiblat ilmu akuntansi dan pionir praktik Good Corporate Governance , ternyata dapat melakukan praktik tidak terpuji melalui Laporan Keungan . Moral Hazard yang telah mereka lakukan melalui manipulasi Laporan Keungan ,ada yang melaporkan laba yang sangat fantastis dan menyembunyikan hutang ,ada yang menggelembungkan pendapatan fiktif ,ada yang memangkas pajak dan meningkatkan cashflow fiktif sementara seharusnya mungkin perusahaan-perusahaan tersebut sudah lama jatuh pailit . Manipulasi laporan keuangan ini dengan sengaja disusun agar saham perusahaan tetap diminati investor.
Skandal serupa juga ternyata juga terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia . Kasus PT Kimia Farma Tbk.,yaitu kesalahan penyajian dalam laporan keuangan mengakibatkan “overstated” laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2001 sebesar 32.7 miliar (press release Bapepam,27 Desember 2002).
Bahkan di sector pemerintahan sendiri ,sejak Indonesia merdeka,fraud ternyata sudah mencetak sejarah yang dikenal dengan istilah ‘korupsi’. Salah satu contoh bentuk fraud, yang pernah dicatat sejarah adalah kasus korupsi yang terjadi pada Bank Sentral (Istilah sekarang : Bank Indonesia). Pada saat itu , Menteri Bank Sentral (Gubernur BI), Jusuf Muda ditangkap karena melakukan pelanggaran keuangan yang merugikan Negara . Sejumlah dana dan fasilitas dari Bank Sentral diserahkan kepada Markam dan Aslam untuk membangun perusahaan yang tergabung dalam kelompok Marakm dan Aslam (kategori corruption dan misappropriation).( Ilya Avianti : 2008).
Sampai saat ini deretan kasus-kasus fraud serupa semakin bertambah. Yang teranyar bahkan kasus skandal Bank Century sangat menyita perhatian berbagai kalangan .Meningkatnya kasus fraud secara global akhir-akhir ini merupakan fenomena yang cukup menarik dan mendorong dilakukannya studi-studi tentang fraud baik dari segi factor-faktor penyebabnya sampai pada pencegahan dan pendeteksian perilaku curang tersebut. Banyak teori-teori yang telah dilahirkan terutama yang menggagas tentang pencegahan dan pendeteksian fraud baik yang terjadi di sector swasta maupun pemerintahan. Adanya pengeneralisasian mengenai konsep fraud sector swasta maupun pemerintahan ini menyebabkan penanganan kasus fraud di kedua sector yang berbeda tersebut seringkali disamaratakan . Padahal ,berbagai studi kasus yang lain menunjukkan bahwa fraud memiliki pola dan bentuk yang berbeda pada setiap oraganisasi .Fraud pada Laporan Keuangan pada perusahaan swasta ,BUMN/ BUMD , dan entitas sector public mempunyai karakteristik yang berbeda , meskipun ada persamaan atas tujuan pengrusakan berkelanjutan terhadap kuantitas dan kualitas laporan keuangan . Bertolak dari teori-teori dalam studi kasus tersebut, maka akan kurang tepat bila penanganan fraud disektor pemerintahan dan perusahaan swasta disamakan. Karena bentuk dan pola fraud yang berbeda , maka memerlukan pencegahan dan pendeteksian yang berbeda pula untuk menghasilkan keputusan yang akurat.
Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Analisis Perbedaan Karakteristik Fraud Dalam Pelaporan Keuangan Antara Perusahaan dan Pemerintahan ”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya , maka permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbedaan karakteristik fraud dalam pelaporan keuangan antara perusahaan dan pemerintahan ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan perbedaan karakteristik fraud dalam pelaporan keuangan antara perusahaan dan pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pencegahan maupun pendeteksian yang tepat terhadap fraud agar menghasilkan keputusan yang akurat
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah :
a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat manambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbedaan karakteristik fraud dalam pelaporan keuangan antara perusahaan dan pemerintahan
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang memiliki objek kajian yang relevan dengan penelitian ini.
1.5 Ruang Lingkup
Untuk lebih terarahnya penelitian ini , ruang lingkup dibatasi pada perbedaan karakteristik fraud dilihat dari bentuk dan polanya dalam pelaporan keuangan antara perusahaan dan pemerintahan yang telah dinyatakan fraud dalam pelaporan keuangannya oleh Lembaga yag berkompeten yaitu BPK RI yang dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Bapepam . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan karakteristik fraud dalam pelaporan keuangan antara perusahaan dan pemerintahan ,maka objeknya adalah perusahaan maupun pemerintahan yang dinyatakan fraud Bapepam maupun BPK RI,dengan tidak membatasi keduanya harus berada pada tahun atau periode akuntansi yang sama sehingga mempermudah peneliti dalam mencapai tujuan penelitian,sebab tahun pemerikasaan atau periode akuntansi secara teori tidak akan mempengaruhi hasil penelitian sebab yang menjadi variable adalah bentuk dan pola fraud.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan dalam penellitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Guru Besar dalam Ilmu Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Ilya Avianti dengan judul “ Transaction Fraud Pada Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi” .
Kesimpulan dalam penelitian terdahulu adalah fenomena-fenomena fraud yang terjadi di Indonesia lebih banyak pada tahap awal proses akuntansi ( input process ) , meskipun dalam penyajian laporan keuangan juga terjadi perekayasaan .Laporan keuangan yang menjadi tolok ukur kinerja suatu organisasi , baik perusahaan , pemerintahaan , LSM dan entitas lainnya ternyata bisa saja tidak menggambarkan kinerja sesungguhnya.
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai Transaction Fraud pada pelaporan keuangan perusahaan maupun Laporan Keuangan Pemerintah RI yang telah diperiksa oleh BPK RI. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada objek penelitian ,karena dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada perbedaan bentuk dan pola fraud dalam pelaporan keuangan antara perusahaan .
2.2 Pengertian Fraud
Fraud adalah tindakan melawan hukum , penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran .Fraud dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerak putih (white collar crime), antara lain pencurian ,penggelapan asset ,penggelapan informasi,penggelapan kewajiban ,penghilangan atau penyembunyian fakta ,rekayasa fakta termasuk korupsi (Razaee,2002)
G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells mendifinisikan kecurangan “ Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver ( 1993,hal 3 )” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial.
FRAUD -- menurut Oxford Dictionary : “is criminal deception; the use of false representations to gain an unjust advantage” -- adalah ancaman yang sangat serius bagi perusahaan modern. Penyakit tersebut dapat menimpa perusahaan apapun tanpa memperdulikan skala bisnisnya. Berbeda dengan varian pendahulunya, dewasa ini corporate fraud telah bermetamorfosis dalam berbagai bentuk dengan modus yang kian canggih dan halus.
Ada pula yang mendefinisikan fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana fraud adalah penipuan yang disengaja Hal ini termasuk berbohong; menipu, menggelapkan dan mencuri Yang dimaksud dengan dengan penggelapan disini adalah merubah asset perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya.( Bambang Suhermadi : 2006)
Istilah fraud di Indonesia kurang popular dibandingkan dengan korupsi . Menurut Pasal 2 UU no 31/1999 ,korupsi didefenisikan sebagai suatu tindakan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya didi sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yamg dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara .
2.3 Klasifikasi Fraud
Menurut ACFE ( Association of Certified Fraud Examiner),korupsi adalah bagian dari fraud (Razaee ,2002).Selanjutnya fraud dikelompokkan manjadi Corruption Asset Misappropriation , dan Fraudulent Statement .
| FRAUD |
| Corruption |
| Misapropriate of Assets |
| Fraudulent Statement |
Coruption , dapat berbentuk ‘conflict of interest’ atau benturan kepentingan ,bribery atau suap dalam bentuk apapun ,hadiah , kickback (pemberian kembali) atas suatu pekerjaan atau proyek ,bid ringing atau permainan tender, illegal gratuities atau hadiah terselubung suap yang megharapkan hubungan baik jangka panjang . Tindak pidana suap ,komisi illegal dan hadiah illegal dipastikan tidak dapat dibukukan apa adanya , harus direkayasa ,dibungkus dengan berbagai bukti transaksi ‘aspal’ , menyenbakan distori kebenaran pengungkapan laporan keuangan . (Tuanakotta 2007)
Asset misappropriation dapat berbentuk ‘larceny’(pencurian), ‘embezzlement’ (penggelapan),’missue of assets’(penggunaan asset untuk kepentinagn pribadi),’skimming’(penjarahan dengan bentuk komisi) yang dibukukan setelah dana sebagian masuk dana pribadi,’billing scheme’(skema penagihan ),’payroll scheme’(skema penggajian) atau pemalsuan jumlah gaji ,’expense reimbursement scheme’ atau pembayaran beban-beban pribadi atau membuat kuintansi-kuintansi fiktif(fictitious expenses),’check tampering ‘ atau pemalsuan cek ,pemaluan tanda tangan .Dengan demikian berbagai tindak penyalahgunaan seperti unrecorded sales,understated sales, rekayasa skema penghapusbukuan (writeoff scheme), berbagai fraudulent disbursement memperbesar kebohongan laproran keuangan .(Tuanakotta,2007)
Fraudulent Statement , adalah upaya yang disengaja untuk menipu dengan menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan dengan tidak benar ,baik dengan atau tanpa penggunaan standart dan teknik akuntansi serta menyesuaikan transaksi-taransaksi non financial ke dalam laporan keuangan(Ilya,2006). Upaya ini biasanya dirancang dengan beberapa konsep seperti : hipotesis salah saji keuangan secara selektif,perataan laba ,manajemen laba , akuntansi kreatif ,dan kecurangan akuntansi (Belkaoui,2004). Teknik yang digunakan dikenal dengan istilah ‘financial shenanigans’ (tipu daya keuangan ). Teknik ini meliputi antara lain : pencatatan pendapatan premature , pencatatan pendapatan fiktif , tidak mencatat kewajiban ,menggeser pendapatan/beban ke periode tertentu . Financial shenanigan berkisar dari trik yang tidak berbahaya hingga fraud yang melanggar hukum (Ilya,2006).
Berbeda dengan Razaee (2002) , Internasional Standart on Auditing (ISA) membagi fraud menjadi dua bagian besar saja yaitu penyalahgunaan aktiva (misappropiation of asset) seperti pencurian atau penggunaan asset perusahaaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan kecurangan dalam laporan keuangan fraudulent financial statement) dalam bentuk manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk menipu (intendto deceit) kepada pihak pemakai (stakeholders). Sementara para Certified Fraud Examber (CFE) mendefinisikan fraud dengan istilah corruption atau bribery,yaitu suatu tindakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi .
Sementara itu , menurut Muh. Arief Efendi (2006) ,fraud yang terjadi di perusahaan pada umumya dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam :
1. Pemalsuan (Falsification) data dan tuntutan palsu (illegal act). Hal ini terjadi manakala seseorang secara sadar dan sengaja memalsukan suatu fakta ,laporan , penyajian atau klaim yang mengakibatkan kerugian keuangan atau ekonomi dari para pihak yang menerima laporan atau data palsu tersebut .
2. Penggelapan kas ( embezzlement cash), pencurian persediaan / asset (false) atau misleading catatan dan dokumen . Penggelapan kas adalah kecurangan dalam pengalihan hak milikm perorangan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak milik itu dimana pemilikan diperoleh dari suatu hubungan kepercayaan .
3. Kecurangan computer(Computer fraud) meliputi tindakan illegal yang mana pengetahuan tentang computer adalah esensial untuk perpretation , investigation,atau prosecution .
Dalam tabel berikut tipe kecurangan menurut Albrecht .W.Steve ( Fraud Examination ) :
Tabel 2.1 Tabel tipe kecurangan
| Type of Fraud | Victim | Perpetrator | Explanation |
| Employee embezzlement or occupational fraud | Employers | Employees | Employees directly or indirectly steal from ther employers |
| Management fraud | Stockolders, and other who rely on financial statements | Top management | Top management provides misrepresentation, usualy in financial information |
| Investment scams | Investors | Individuals | Individuals trick investors into putting money into frodulent investments |
| Vendor fraud | Organizations that buy goods or services | Organizations or individual that sell goods or services | Organizations overcharge for goods or service or nonshipment of goods, even though payment is made. |
| Customers fraud | Organizations that sell goods or services | customers | Customers deceive seller into giving customers something they should not have or charging them less than they should. |
Sumber : Fraud Examination ( page ;8 )
2.4 Perilaku Curang
Secara umum ada tiga penyebab yang menjadi terjadinya fraud.Albrecht (2004), mengilustrasikan ketiga pemicu terjadinya fraud melalui segitiga fraud .Pertama ada dorongan (pressure) untuk melakukan fraud , seperti kebutuhan ekonomelakukan mi (ingin kaya,terpandang ,dihargai ,ekslusif) tanpa usaha yang signifikan .
Kedua , adanya peluang (opotunity) harus memungkinkan seseorang melakukan fraud atau menutupi tindakan tidak jujur , Kekuasaan yang dimiliki dapat member peluang untuk melakukan fraud demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Kelemahan pengendalian organisasi ,tidak adanya pengawasan ,dan tidak adanya tuntutan hukum dapat memuluskan jalan ke arah kenikmatan fraud.
Ketiga , rasionalisasi ,yaitu kemampuan untuk melakukan pembenaran melalui segala bentuk alasan dan pemanfaatan perundangan yang ada yang dapat menutupi kecurangan yang telah and akan dilakukan .Keberhasilan rasionalisasi dapat memicu perbuatan fraud yang lebih dashyat lagi.Kelangsungan hidup dalam iklim persaingan dapat menjadi motif untuk melakukan fraud .Saat kompetisi tajam dan ganas fraud dapat dengan segera menjadi solusi mujarab dan menjadi senjata ampuh , apalagi bila tidak terdeteksi , maka kesuksesan ini bagi pelakunya menjadi suatu prestasi yang harus terus ditingkatkan .
2.5 Bentuk-Bentuk Fraud
Fraud bisa terjadi dalam berbagai berbagai bentuk(Sukrisno Agus :2004) antara lain:
Ø Intentional misrepresentation , memberi saran bahwa sesuatu itu benar padahal itu salah ,oleh orang yang mengetahui bahwa sesuatu itu salah .
Ø Negligent misrepresentation,pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa itu betul.
Ø False promise,suatu janji yang dirikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut
Ø Employee fraud , kecurangan yang dilakukan seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri.
Ø Management fraud, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain termasuk pemerintah.
Ø Organized crime, kejahatan dengan memanfaatkan teknologi computer , sehingga si pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.
Ø White collar crime ,kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi (kalangan atas).
2.6 Skema Sistematik (Pola) Fraud
Ketiga jenis fraud yang diuraikan sebelumnya dapt dilakukan secara parsial atau bersama-sama tergantung dari waktu ,tempat dan kesempatan .Untuk melakukan ketiga jenis fraud tersebut , pelaku memerlukan suatu skema atau pola sistematik . Skema ini diperlukan dalam perencanaan fraud ,dimulai dari transaksi ekonomi ,pendokumentasian ,pemprosesan sampai dengan pelaporan keuangan . Setiap pelaku fraud di dalam benaknya selalu berpikir ,bagaimana ,bilamana dan cara apa yamg tepat untuk melkuakn fraud . Skema fraud yang direncanakan dapt dibag 3 ( tiga ) tahap , mengikuti skema siklus akuntansi yaitu : Pertama, fraud yang direncanakan pada tahap transaksi (input), kedua adalah pada tahap pemprosesan (proses) Laporan Keuangan, dan ketiga pada tahap Pelaporan Keuangan(output).
Pertama, skema fraud pada tahap input , dapt dilakukan dengan pemalsuan dokumen, merekayasa dokumen fiktif ,menciptakan dokumen dokumen pendukung atau bukti-bukti trnsaksi fiktif ,menghilangkan transaksi-transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan .
Contoh : Pembelian barang seharga 1 juta ,kwitansi yang dibuat 1,5 juta ,dibukukan dalam laporan keuangan juga 1,5 juta ,terdapat penggelembungan 0,5 juta (invoice kickback).Proyek senilai 1 milliar , pada kontrak dinyatakan 1,5 miliar ,dibukukan dalam laporan keuangan 1,5 milliar, terdapat perampasan asset sebesar 0,5 milliar (misappropriation dalam bentuk kickback). Praktik illegal gratitude yaitu penyuapan untuk menciptakan transaksi .Dana suap dibuatkan dokumen untuk transaksi fiktif .Contoh penyuapan persetujuan anggaran di pemerintahan ,penyuapan untuk kebijakan pembelian,meskipun tidak diperlukan dan transaksi-transaksi lainnya.
Kedua , skema fraud pada tahap proses ,dimana fraud dilakukan melalui pemanfaatan kelemahan pengendalian intern perusahaan ,pembuatan kebijakan operasional yang tujuannya untuk pembenaran kecurangan yang dilakukan ,pengubahan atau manipulasi catatan keuangan , penyalahgunaan prinsip-prinsip akuntansi ,penyusunan kebijakan dan prosedur yang menguntungkan , yang digunakan untuk mengukur ,menentukan dan mengungkapkan kejadian ekonomi dan transaksi bisnis.
Ketiga , skema fraud pada penyajian laporan keuangan , dilakukan dengan pengabaian kecukupan pengungkapan dan atau memanfaatkan kelemahan-kelemahan Standar Akuntansi Keuangan dalam laporan keuangan . Penyesatan penyampaian informasi-infornasi pentinga yang menyangkut kondisi perusahaan yang sebenarnya , terutama pengungkapan mengenai kemungkinan adanya ketidakpastian masa depan , kemungkinan adanya kesulitan keuangan ,kegagalan perusahaan dan informasi-informasi penting lainnya yang harus diketahui oleh pembaca laporan.
Schilit,(2002) mengemukakan fraud-fraud yang terjadi adalah :1.) mencatat transaksi palsu dan mengakui pendapatan fiktif ,2.)mencatat pendapatan fiktif dan dengan sengaja tidak menetapkan pisah batas sehingga membiarkan terbukanya periode akuntansi,3.) mencatat dan melakukan manipulasi laba,4.) melakukan manipulasi pendapatan dan beban,5.) melakukan manipulasi utang ,6.) melakukan manipulasi pajak melalui pencatatan nilai persediaan ,7.) melakukan manipulasi pajak melalui pencatatan beban.
Di sektor pemerintahan , fraud dapat dilakukan dengan 1.)merealokasi antar mata anggaran belanja ,2.) tidak mencatat transaksi pendapatan ,3.)mencatat transaksi palsu,4.) melakukan penilaian aktiva yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ,5.)penyajian pengungkapan yang sangat tidak memadai (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/II BPK RI tahun 2007).
2.7 Pencegahan Kecurangan
Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecuarangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab- sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut.
Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu suatu entitas apabila :
a. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
c. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
d. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efsien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku..
e. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan , biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
f. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau radisi kecurangan
Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 ( tiga ) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku. ( COSO: 1992)
Untuk hal tersebut , kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut :
1) Membangun struktur pengendalian intern yang baik
Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan.
Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu rerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup menejemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 ( lima ) komponen yang saling terkait yaitu :
(1) Lingkungan pengendalian ( control environment ) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
Lingkungan pengendalian mencakup :
a. Integritas dan nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
e. Struktur organisasi
f. Pemberian wewenang dan tanggungjawab
g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
(2) Penaksiran risiko ( risk assessment ) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tuuannya, membentuk suatu dasar untuk menenetukan bagaimana risiko harus dikelola.
Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut :
a. Perubahan dalam lingkungan operasi
b. Personel baru
c. Sistem informasi yang baru atau diperbaiki
d. Teknologi baru
e. Lini produk, produk atau aktivitas baru
f. Operasi luar negeri
g. Standar akuntansi baru
(3) Standar Pengedalian ( control activities ) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan degan:
a. Penelaahan terhadap kinerja
b. Pengolahan informasi
c. Pengendalian fisik
d. Pemisahan tugas
(4) Informasi dan komunikasi ( information and communication ) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem imformasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabiltas bagi aktiva, utang dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.
(5) Pemantauan ( monitoring ) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan disain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.
2) Mengefektifkan aktivitas pengendalian
(1) Review Kinerja
Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja priode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.
(2) Pengolahan informasi
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum ( general control ) dan pengendalian aplikasi ( application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk maiframe, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (end-user ) Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, da n diolah secara lengkap dan akurat.
(3) Pengengendalian fisik
Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodic dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.
(4) Pemisahan tugas
Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal
3) Meningkatkan kultur organisasi
Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.
4) Mengefektifkan fungsi internal audit
Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.
2.8 Pendeteksian Kecurangan
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah Integrity risk, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik / reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan / prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya.
Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan.
Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi / keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakterikstik yang bersifat kondisi / situasi tertentu, perilaku / kondisi seseorang personal tersebut dinamakan Red flag (Fraud indicators). Meskipun timbulnya red flag tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun red flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap Red flag tersebut dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan. Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan oleh ACFE tersebut di atas
1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud).
Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut:
– analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau Laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan.
– analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentasepersentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan sebesar 80% sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi illegal lainnya.
– analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut.
2. Asset Misappropriation (Penyalahgunaan aset).
Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda.
Misalnya, untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan anomalies / gejala penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu, metode-metode tersebut akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan mengingatkan / memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya kecurangan di masa mendatang.
Jika struktur internal control sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya.
3. Corruption (Korupsi),
Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (Red flag) si penerima maupun si pemberi.
Orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik (red flag) sebagai berikut:
• The Big Spender
• The Gift taker
• The Odd couple
• The Rule breaker
• The Complainer
• The Genuine need
Sedangkan orang yang melakukan pembayaran mempunyai karakteristik (red flag) sebagai berikut:
• The Sleaze factor
• The too Succesful bidder
• Poor quality, higher prices
• The one-person operation
2.9 Kerangka Pikir
Laporan keuangan adalah suatu produk dari akuntansi keuangan yang merekam semua transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu organisasi pada suatu periode tertentu dan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.Laporan ini digunakan oleh para pemakai yang disebut stakeholder untuk menghasilkan suatu keputusan dan kebijakan ekonomi,khususnya di bidang keuangan. Dalam proses pelaporan keuangan pihak pembuat atau pelapor , kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud) bisa saja timbul.Fraud menurut ACFE dikelompokkan menjadi Corruption, Asset Misappropriation , dan Fraudulent Statement .
Di Indonesia, berdasarkan berbagai studi kasus yang dilakukan lembaga-lembaga maupun kalangan yang berkompeten dalam kajian fraud,menunjukkan kasus-kasus fraud yang terjadi di sektor pemerintahan dan di perusahaan khususnya ,memiliki karakteristik yang berbeda . Perbedaan karakteristik ini dapat dilihat dari bentuk dan pola fraud yang menyebabkan kasus penyimpangan akuntanasi itu terjadi. Untuk mengetahi dan menggambarkan secara terperinci mengenai perbedaan bentuk dan pola fraud yang terjadi dalam pemerintahan dan dalam perusahaan maka dalam penelitian ini digunakan alat analisis komparatif deskriptif .Hasil penelitian ini diharapkandapat memberikan rekomendasi bagi para pihak pemakai Laporan Keuangan (baik manajemen maupun stakeholder) dalam melakukan pencegahan ataupun pendeteksian yang tepat dan akurat.
Berdasarkan uraian di atas ,maka secara skematis kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
| PIHAK PEMAKAI (MANAJEMEN & STAKEHOLDER) |
| PELAPORAN KEUANGAN INPUT,PROSES,OUTPUT |
| PERUSAHAN |
| ASSET MISAPPROPRIATION |
| CORRUPTION |
| FRAUD |
| KARAKTERISTIK FRAUD : - BENTUK - POLA |
| FRAUDULENT STATEMENT |
| PEMERINTAHAN |
| ANALISIS KOMPARATIF DESKRIPTIF |
| REKOMENDASI |
menggunakan Lap.Keuangan
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah karakteristik fraud dilihat dari bentuk dan polanya dalam pelaporan keuangan antara perusahaan dan pemerintahan yang telah dinyatakan fraud dalam pelaporan keuangannya oleh Lembaga yag berkompeten yaitu BPK RI yang dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Bapepam
3.2 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah go public dan telah terindikasi serta dinyatakan fraud oleh Bapepam dan lembaga pemerintah yang telah diperiksa dan dinyatakan fraud oleh BPK RI .Sehingga dari kedua sektor tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak perusahaan ,dan lembaga pemerintah.Jadi,jumlah keseluruhan populasi adalah
Penarikan sampel dilakukan dengan cara penarikan sampel purposive yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian.Terdapat dua cara penarikan sampel purposive yaitu convenience sampling dan judgment sampling. Dalam penelitian ini digunakan penarikan sampel dengan cara judgment sampling . Judgment sampling yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini,masing-masing 1(satu) sebagai perwakilan dari perusahaan swasta dan lembaga pemerintah yang mengalami kasus fraud. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. Perusahaan yang telah diperiksa oleh Bapepam dan telah dinyatakan fraud,serta lembaga pemerintah yang telah diperiksa oleh BPK RI dan telah dinyatakan fraud.
2. Sulitnya pendefinisian fraud, sehingga untuk menghindari pemberian data yang salah mengenai apakah kasus-kasus penyimpangan akuntansi baik yang dialami oleh perusahaan maupun lembaga pemerintah termasuk kasus yang di dalamnya terdapat fraud atau tidak ,maka sampel yang diambil merupakan hasil pemeriksaan Bapepam maupun BPK RI yang mana keduanya memiliki kompetensi dan wewenang untuk menyatakan termasuk fraud atau tidaknya suatu kasus sehingga keakuratan data lebih dapat dipercaya dan lebih terjamin kebenaran .
3. Setiap sampel penelitian ,memiliki kelengkapan data dalam laporan keuangannya,terutama yang menyangkut variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Berdasarkan pertimbangan diatas,maka sampel untuk penelitian ini dari sektor perusahaan adalah sedangkan sampel dari sektor pemerintahan adalah
3.3 Jenis Data dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif.Data kuantitatif adalah data yang disajikan berbentuk angka-angka ,seperti yang terdapat dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan masing-masing sampel yang diteliti.Sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan tidak dalam bentuk angka-angka gambaran umum,sejarah singkat,struktur organisasi perusahaan dan data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data berupa informasi dan keterangan sekitar pembahasan yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis dan dokumen –dokumen yang relevan.
3.3.2 Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari situs resmi BPK RI yaitu www.bpk.go.id, situs resmi Bapepam serta dari berbagai sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan , penulis menggunakan pemgumpulan data dengan cara melakukan telaah dokumentasi atas dokumen –dokumen,laporan keuangan ,artikel-artikel serta berbagai literature yang berkaitan dengan penelitian ini.
3.5 Metode Analisis Data
Untuk menjawab permalahan yang ada digunkanan metode analisis komparatif deskriptif yaitu untuk melakukan perbandingan dan memberikan gambaran mengenai pada perbedaan karakteristik fraud dilihat dari bentuk dan polanya dalam pelaporan keuangan antara perusahaan dan pemerintahan yang telah dinyatakan fraud dalam pelaporan keuangannya oleh Lembaga yang berkompeten yaitu BPK RI yang dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Bapepam .
3.6 Defenisi Operasional
Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda dari penelitian ini , maka dapat diuraikan defenisi operasional sebagai berikut :
1. Pelaporan keuangan adalah seluruh rangkaian penyusunan laporan keuangan mulai dari perencanaan pada tahap transaksi ekonomi terjadi(input) , tahap pemprosesan (proses) Laporan keuangan serta pada tahap pelaporan keuangan yang siap digunakan oleh pihak pemakai
2. Perbedaan Karakteristik adalah mencakup perbedaan bentuk dan pola fraud yang terdapat dalam pelaporan keuangan antara perusahaan dan pemerintahan .
3. Bentuk adalah jenis-jenis fraud yang biasa terjadi dalam perusahaan maupun dalam pemerintahan sedangkan pola adalah skema fraud yang mencakup proses dan tekhik fraud yang dilakukan oleh pelaku fraud baik fraud yang terjadi dalam perusahaan maupun dalam pemerintahan .
4. Perusahaan adalah perusahaan yang secara struktur merupakan perusahaan yang tidak termasuk lembaga pemerintah serta terdaftar dalam daftar pemeriksaan oleh Bapepam dan telah atau pernah dinyatakan fraud dalam pemeriksaan laporan keuangannya pada suatu periode akuntansi.
5. Pemerintahan adalah lembaga pemerintah yang berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI telah atau pernah dinyatakan fraud dalam pemeriksaan laporan keuangannya pada suatu periode akuntansi.
Skandal serupa juga ternyata juga terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia . Kasus PT Kimia Farma Tbk.,yaitu kesalahan penyajian dalam laporan keuangan mengakibatkan “overstated” laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2001 sebesar 32.7 miliar (press release Bapepam,27 Desember 2002).
Fraud atas laporan keuangan PT AGIS Tbk., per 31 Desember 2006 ,khususnya Laporan Laba Rugi Konsolidasi ‘Overstated’ sebesar 29,4 miliar yang membukukan Penadapatn Lain-lain 17,46 miliar tanpa didukung bukti-bukti ,dan memnbukukan Pendapatan Lain-lain sebesar 11,9 milliar dengan prinsip akuntansi yang salah .Akibat hal itu PT AGIS Tbk., seharusnya membukukan rugi bersih sebesar 18,7 milliar bukan laba bersih sebesar 10,7 milliar senbagaiamana Laporan Keuangan per 31 Desember 2006 (press release Bapepam,17 Desember 2007).
Kasus yang juga tidak kalah curangnya adalah kasus pada manajemen PT Great River Interntional Tbk. dan pihak-pihak terkait ditemukannya adanya “overstatement” pada akun penjualan ,piutang dan aktiva tetap perseroan khususnya hasil emisi obligasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (press release Bapepam,23 November 2005).
Sayangnya ,fraud atas Laporan keuangan dari perusahaan ‘high profile’ di Pasar Modal Indonesia tersebut hanya dikategorikan sebagai ‘Pelanggaran Atas Laporan Keuangan di Bidang Pasar M odal ‘ saja . Regulator dan Pengawas tidak pernah mengumumkan bahwa kejadian tersebut adalah ‘Kecurangan atas Laporan Keuangan’
